RENSTRA BKD KAB. TEGAL (1)

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    LATAR BELAKANG

                    Pembangunan adalah perubahan sosial yang direncanakan (planned societal change) menuju keadaan yang lebih baik. Berbicara mengenai pembangunan, tentu kita tidak bisa mengabaikan salah satu faktor penentu keberhasilannya, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pembangunan, peran PNS menjadi sangat penting dan menentukan, karena keberhasilan tugas pemerintahan dan pembangunan banyak bergantung pada seberapa besar kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh PNS. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan manajemen PNS bukanlah dua entitas yang terpisah, karena keduanya adalah hal yang tak bisa dipisahkan, dan bahkan menjadi sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Paradigma pengelolaan manajemen PNS sendiri telah lama mengalami perubahan besar, atau lebih tepatnya revolusioner. Pendekatan kompetensi dan human capital sebagai dasar manajemen PNS telah menjadi cara pandang baru yang menggeser konsep lama pengelolaan pegawai yang berbasis personalia. Jika dalam konsep personalia, pegawai direkrut karena adanya jabatan yang kosong, bekerja sesuai jadwal yang ditentukan, dimutasi pada jabatan tertentu dan daerah tertentu sampai memenuhi usia pensiun, maka dalam konsep kompetensi, pegawai dikembangkan untuk mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep the right man on the right place menjadi kunci dalam penempatan jabatan sehingga pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai. Di sini peran manajemen sumber daya manusia menjadi menonjol, dan kesadaran akan peran manusia dalam organisasi menguat, sehingga peningkatan dan pengembangan manusia menjadi sebuah tema pokok yang melekat.

Konsep kompetensi ini kemudian diperkuat lagi dengan konsep human capital. Dalam konsep ini peran manusia ditempatkan pada titik sentral dalam pengembangan organisasi, sehingga talent management banyak dipelajari serta jamak dijadikan sebagai pedoman. Pegawai dengan kecakapan tertentu bukan saja merupakan sebuah aset tetapi juga modal mengangkasanya sebuah organisasi. Rekrutmen dan pembinaan kader (talent) menjadi agenda utama. Personal mapping dan job profile dipandu dengan job expectation menjadi kerangka dalam menentukan dan memilih seseorang untuk menduduki sebuah jabatan.

Kepegawaian dan organisasi tidak bisa disangkal lagi telah nyata berevolusi, bahkan ber-revolusi, menuju bentuk terbaiknya, dan dinamika tersebut akan terus berlangsung seiring dengan perubahan dunia yang fraktal dan chaotic. Perubahan jelas tidak akan bisa dihindari, dan Kabupaten Tegal akan terlindas zaman atau bahkan ”punah” jika tidak melakukan sebuah respon yang tepat. Bukankan yang mampu bertahan adalah mereka yang adaptif dengan perubahan dan selaras dengan lingkungan?

Dengan memperhatikan perkembangan revolusioner manajemen sumber daya manusia dan juga perkembangan dinamis lingkungan strategis Kabupaten Tegal, maka grand design kepegawaian atau manajemen sumber daya PNS di Kabupaten Tegal harus dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Unsur-unsur pemangku kepentingan dalam grand design manajemen sumber daya PNS harus dibangun secara sinergis dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mulai membangun kepegawaian berbasis kompetensi di Kabupaten Tegal, seprimitif apa pun bentuknya.

Paradigma kompetensi dan human capital harus segera diterapkan karena pencapaian tujuan-tujuan filosofis-strategis Pemerintah Kabupaten Tegal akan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh tersedianya sumber daya PNS yang berkualitas dan berkompetensi tinggi. Di sinilah perlunya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 disusun, dan di sini pulalah Renstra BKD Kabupaten Tegal akan menemukan relevansi dan arti pentingnya.

B.    DASAR HUKUM

Penyusunan Renstra BKD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 didasarkan pada:

1.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2.     Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan;

3.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.     Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5.     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten  Daerah Tingkat II Tegal;

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9.     Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12.   Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka (RPJP) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;

13.   Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah 2008-2013;

14.   Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.   Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;

16.   Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

17.   Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;

18.   Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19.   Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;

20.   Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014.

C.    TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra BKD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah:

1.     sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) kepegawaian di Kabupaten Tegal untuk bersama-sama membangun pondasi bagi terwujudnya bangunan kepegawaian berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

2.     sebagai arahan bagi pembangunan kepegawaian di Kabupaten Tegal yang akan dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Tegal dari tahun 2009 hingga 2014;

3.     sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal, dan sekaligus sebagai sarana peningkatan kinerja kepegawaian yang lebih baik melalui proses pembelajaran secara terus menerus.

4.     sebagai acuan kerja dalam penyusunan program kerja tahunan BKD Kabupaten Tegal;

5.     sebagai acuan untuk menentukan skala prioritas kegiatan di BKD Kabupaten Tegal;

6.     sebagai arahan bagi penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di BKD Kabupaten Tegal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s